Dukung JKN, Kemenkes RI Lakukan Diskusi Koordinasi Manfaat Bersama IPMG


Jakarta, 11 Januari 2019

Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila Moeloek, SpM secara resmi membuka pertemuan Forum Group Discussion (FGD) International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG). Acara ini berlangsung di Auditorium Siwabessy Kemenkes RI dengan mengangkat tema Skema Koordinasi Manfaat Dalam Mendukung Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kamis (10/1).

Mengawali sambutannya Menkes Nila menyampaikan bahwa Undang-Undang 1945 mengamanatkan Negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta pemberdayaan masyarakat yang lemah, yang tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Maka dari itu, program JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  merupakan salah satu prioritas pembangunan masyarakat dalam bidang kesehatan dengan tujuan menjamin setiap masyarakat dapat memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Lebih lanjut Menkes Nila mengatakan bahwa JKN memiliki manfaat yang sangat luas. 

“JKN memiliki manfaat yang komprehensif, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhan medis”, Ujar Nila.

Menkes Nila berharap dengan pertemuan ini dapat dilakukan diskusi mendalam, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi secara teknis dari para ahli terkait tema yang ditetapkan.

“Saya berharap dalam diskusi hari ini yang banyak dihadiri oleh para ahli di bidang asuransi kesehatan dapat menjadi sarana untuk mendapatkan pemasukan secara teknis terkait tema koordinasi manfaat yang cocok dengan prinsip asuransi sosial JKN”

Diketahui, diskusi ini diselenggarakan untuk membahas sejumlah persoalan terkait penyelenggaraan JKN, di antaranya adalah tujuan koordinasi manfaat dan penyelenggaraan, peluang bagi sektor industri farmasi dan asuransi swasta, tantangan dan kendala pelaksanaan koordinasi manfaat, serta rekomendasi forum untuk skema koordinasi penyelenggaraan guna terselenggara pelayanan kesehatan yang hemat dan bermutu. 

Dengan diterapkannya koordinasi manfaat dalam pelaksanaan program JKN, diharapkan adanya potensi penambahan cakupan kepesertaan, terutama dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang telah memiliki asuransi kesehatan swasta dari pemberi kerja dan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang mampu; kemudian meningkatkan peran industri asuransi swasta dalam mendukung tercapainya Universal Health Coverage; dan memenuhi kebutuhan kenyamanan pada segmen masyarakat yang membutuhkan. (NM)

KEMENKES QUOTES

Latest Videos

Latest News

Program

Photo Flickr